TIMES FLORES, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyatakan, saatnya memperkuat ideologi bangsa dan bukan lagi mempertentangkannya, dalam menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi.

"Pancasila sebagai pilar utama ideologi bangsa sudah membuktikan mampu menghadapi berbagai tantangan yang terjadi di masa lalu dan saya yakin nilai-nilai Pancasila masih relevan saat ini hingga masa datang," kata Lestari Moerdijat dalam acara Ceramah Pakar secara daring berjudul Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dengan Memperhatikan Potensi Kearifan Lokal dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 2 Tahun 2021, Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi, Selasa (18/5/2021).

Menurut Lestari, Pancasila tidak hanya bisa dilihat sebagai asas dalam bernegara, namun juga harus bisa sebagai dasar berprilaku dalam keseharian sebagai anak bangsa.

Karena itu, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, sebagai sebuah ideologi bangsa, Pancasila harus benar-benar dipahami, tanpa harus mempertentangkannya lagi, yang malah berpotensi menciptakan konflik.

Di era globalisasi yang tanpa batas, menurut Rerie, ketaatan kita dalam melaksanakan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki seperti nilai-nilai persatuan, pluralisme dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, akan memperkuat jati diri anak bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam kehidupan bernegara para pemangku kepentingan dan masyarakat, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dibatasi dengan berbagai aturan dan etika yang harus dijalani dan ditaati. Saat menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini, jelas Rerie, para pejabat publik harus bisa menyerap berbagai persoalan yang terjadi untuk dijadikan salah satu dasar dalam menghasilkan solusi yang diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang tepat.

Dalam proses menyerap berbagai persoalan di tengah masyarakat, tambahnya, proses dialog yang konstruktif didasari nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan harus dilakukan, sehingga para pemangku kepentingan bisa menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)