TIMES FLORES, BANTUL – Belasan warga tergabung dalam Forum Peduli Seloharjo (FPS), Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul menuntut Lurah Seloharjo, Mahardi Badrun untuk diberhentikan dari jabatannya. Tuntutan itu muncul setelah adanya dugaan penyelewengan Dana Desa senilai puluhan juta rupiah.

Koordinator FPS, Yuli Anwar, menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima laporan serta melakukan investigasi lapangan terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa Seloharjo tahun 2024 sebesar Rp96.823.000.

Dari jumlah tersebut, telah dibayarkan kepada pihak ketiga secara bertahap, namun masih tersisa utang yang belum dilunasi.

“Pada 27 Desember 2024 dibayarkan Rp25 juta, kemudian 26 Maret 2025 dibayar lagi Rp7,2 juta. Lalu 10 April 2025 dibayar Rp30 juta. Masih tersisa utang Rp34.623.000 dan satu kwitansi utang Rp4.531.000, sehingga total kekurangan sebesar Rp39.154.000,” ujar Yuli saat aksi di depan Kantor Kalurahan Seloharjo, Selasa (15/4/2025).

Yuli menduga kekurangan pembayaran tersebut merupakan indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana oleh Lurah Seloharjo dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

“Artinya, kekurangan pembayaran kepada pihak ketiga diduga dikorupsi oleh lurah. Maka kami mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili Lurah Seloharjo serta oknum TPK,” tegasnya.

Ia juga meminta Bupati Bantul untuk turun tangan langsung dan memberikan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada lurah dan TPK jika terbukti melakukan penyelewengan.

“Kami juga mendesak agar lurah segera menyelesaikan pembayaran utang kepada pihak ketiga,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Seloharjo, Mahardi Badrun, menyatakan dirinya siap memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Namun, saat hendak menemui massa aksi, mereka telah membubarkan diri.

“Menurut saya cukup janggal, tapi saya bisa membuktikan bahwa kegiatan yang dimaksud sudah dibayar lunas. Bukti pembayaran ada. Siapa pun yang ingin melihat, silakan konfirmasi langsung ke saya,” ujarnya. (*)