TIMES FLORES, JAKARTA – DPR RI telah menyelesaikan pembahasan alat kelengkapan dewan. Penentuan Komisi dan para pimpinan pun demikian. Anggota DPR RI  Dapil Jawa Timur 1, Lita Machfud Arifin, ditugaskan oleh Partai NasDem di Komisi X. 

Komisi X meliputi urusan Pendidikan, Olah Raga, dan Riset. Mitra kerja mereka adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik.

"Tentu saya siap ditugaskan di mana saja. Saya akan berupaya semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan penugasan dan arahan,” Lita. 

Lita mengaku akan berupaya semaksimal mungkin memberikan kontribusi di Komisi X untuk mengawal program kebijakan pemerintahan.

Di bidang pendidikan, Lita punya konsen mengawal permasalahan kebutuhan guru yang belum seimbang dan merata. Itu juga menyoroti pendapatan guru, terutama honorer, yang tidak sesuai dengan beban kerjanya.

"Saya akan berupaya mengawal penyelesaikan status guru honorer yang belum selesai," tutur Ketua DPW NasDem Jatim ini. 

Selain itu, Lita juga siap mengawal program makan siang gratis untuk siswa. Di mana program andalan Presiden Prabowo bertujuan untuk pemenuhan gizi anak sekolah.

"Kami akan pastikan pemerataan dan kesejahteraan guru terpenuhi. Di samping itu gizi anak sekolah harus tercukupi. Harapannya mutu dan kualitas Pendidikan Indonesia diharapkan bisa meningkat," jelasnya.

Lita menambahkan, setelah pelantikan presiden, wakil presiden, dan para menterinya tentu banyak harapan rakyat. Harapan itu tentu diapungkan lewat wakil-wakil mereka di DPR RI.

"Kita semua sudah mendengar secara langsung pidato pertama Presiden Prabowo tentang keberpihakan terhadap wong cilik, mudah-mudahan hal itu dapat terlaksana dengan baik," beber Lita. 

Lebih lanjut, Lita menekankan, pemerintahan baru ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan, terutama pada pertumbuhan ekonomi. Juga ketimpangan pendapatan dan akses sumber daya ekonomi yang signifikan.

"Ini semua membutuhkan pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi masyarakat," tandas Lita. 

Diketahui, DPR RI telah menambah AKD di DPR menjadi 13 Komisi, hal ini menyesuaikan perubahan nomenklatur kementerian. (*)